PDIP: tetap ungkap kecurangan Pemilu yang di lakukan Partai Demokrat -->

Breaking news

News
Loading...

PDIP: tetap ungkap kecurangan Pemilu yang di lakukan Partai Demokrat

By: Tim BNNews INVESTIGASI
Sunday, 24 October 2021

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto Partai Demokrat: Pada Pemilu 2009 mulai dari manipulasi DPT, politik bansos, hingga politisasi hukum dengan memenjarakan mantan Ketua KPK Antasari Azhar. (25/10).


Jakarta - Perseteruan PDIP dan Partai Demokrat terkait Pemilu 2009 berlanjut lagi. Kini Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto membantah pihaknya belum move on dan justru menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai balak bansos.


Awalnya Hasto menjawab tudingan Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani yang menyatakan PDIP belum bisa move on atas kekalahan di 2009. Dia menyebut PDIP sebetulnya sudah move on.


"PDI Perjuangan selalu move on melalui langkah-langkah organisasi yang sistemik seperti pendidikan pol, kaderisasi kepemimpinan, dan bahkan bergerak cepat masuk ke kebudayaan, gerakan penghijauan dll," ucapnya saat dihubungi, Minggu (24/10/2021).


Meski sudah move on, Hasto menilai pihaknya tetap harus mengungkap kecurangan yang dilakukan Partai Demokrat pada Pemilu 2009 lalu. Dia beralasan agar kecurangan serupa tidak terjadi lagi pada Pemilu yang akan datang.


Hasto lantas kembali menyinggung kecurangan Partai Demokrat pada Pemilu 2009 mulai dari manipulasi DPT, politik bansos, hingga politisasi hukum dengan memenjarakan mantan Ketua KPK Antasari Azhar.


"Mengapa kecurangan Pemilu diingatkan kembali oleh PDI Perjuangan? karena Pemilu itu hukumnya kedaulatan rakyat. Jika manipulasi DPT dan politik bansos serta politisasi hukum, termasuk dengan melakukan skenario hukum untuk memenjarakan Ketua KPK yang terbukti tidak bersalah, yakni Antasari Azhar, serta suap politik dengan memasukkan Pimpinan KPU sebagai pengurus teras Parpol agar tidak terjadi," ucapnya.


Hasto lantas memberi contoh salah satu kecurangan manipulasi data yang terjadi saat Pemilu 2009. Dia menyebut ada kecurangan manipulasi DPT dengan bekurangnya jumlah kursi yang diperebutkan di Pacitan antara tahun 2009 dan 2014-2019


"Bukti kecurangan manipulasi DPT misalnya dengan berkurangnya jumlah kursi yang diperebutkan di Pacitan antara tahun 2009 dan 2014-2019 berkurang sebanyak 5 kursi. Itu salah satu bukti penggelembungan DPT," tuturnya.


Lebih lanjut, Hasto mengutip salah satu kajian dari Marcus Meizner yang menyebutkan SBY menggunakan bansos untuk kepentingan elektoral. Dia menyebut temuan ini menunjukan SBY sebagai Balak Bansos


"Kajian dari Marcus Meizner juga menunjukkan bagaimana SBY sebagai Balak Bansos yang menggunakan bansos untuk kepentingan elektoral. Politik bansos itulah yang memberatkan keuangan negara dalam jangka menengah dan panjang. Itu dari tulisan Marcus, dari Juni 2008 sampai April 2009 hampir USD 2 billion untuk belanja sosial," jelasnya.


Simak selengkapnya di halaman berikutnya.


PD Serang Hasto

Elite Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai Hasto belum move on dari kekalahan.


"Apalagi Hasto kembali mengalihkan topik dari polemik tentang pengambilan keputusan Presiden Jokowi dan presiden pendahulunya ke persoalan Pemilu 2009. Hasto gagal move on untuk menerima kenyataan Paslon yang diusung partainya kalah telak saat Pilpres dalam satu putaran," ujar Kamhar dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/10/2021).


"Publik masih ingat kontestasi Pilpres 2009 diikuti 2 incumbent, selain Pak SBY juga ada Pak JK yang berpasangan dengan Pak Wiranto. Jadi tak mungkin menggunakan pendekatan kekuasaan. Hasil-hasil survei dari seluruh lembaga survei juga tak jauh berbeda dengan hasil Pemilu saat itu yang memenangkan SBY-Boediono. Jadi Hasto tak usah buat argumen yang ngawur dan so intelek tapi tak punya justifikasi, hanya ilusi," tuturnya.


Telebih Kamhar menilai Hasto tidak memiliki integritas untuk membicarakan netralitas KPU dalam pemilu di era SBY. Kamhar menilai Hasto lah yang memiliki rekam jejak yang hitam terkait Harun Masiku.


"Lagi pula Hasto sama sekali tak punya integritas berbicara tentang netralitas KPU. Justru dialah yang memiliki rekam jejak hitam mengintervensi KPU untuk memuluskan buronan Harus Masiku yang kini entah dimana. Jika merasa bersih dan punya tanggung jawab moral, Hasto mestinya fokus saja bagaimana menghadirkan Harus Masiku," ujarnya.


Dia juga menilai Hasto seharusnya fokus pada agenda partai. Sehingga janji kampanye bisa ditepati.


"Jadi Hasto sebaiknya memperbaiki diri. Sebagai Sekjen partai penguasa, fokus saja dengan agenda partainya sebagai the rulling party agar janji-janji kampanye jilid 1 dan jilid 2 bisa ditunaikan. Hingga kini belum ada janji kampanye baik di bidang politik, ekonomi, dan hukum yang ditepati dan dilunasi. Hasto harus merubah gaya politik post truth yang terus dilakoninya. Ini kontraproduktif dalam ikhtiar pendewasaan demokrasi dan pendidikan politik bagi rakyat," imbuhnya.


Kemudian, soal perbandingan kinerja Presiden Joko Wido (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kamhar menyebut Hasto insecure. Tak hanya itu, Kamhar juga menyebut Hasto ngawur.


"Tanggapan Hasto semakin menunjukkan dia insecure dan sedang terpapar virus kengawuran. Menawarkan pendekatan berbasis riset dan analisis untuk studi komparasi antara capaian pemerintahan SBY versus pemerintahan Jokowi agar lebih objektif melalui beasiswa yang disiapkannya secara pribadi. Ini senyatanya conflict of interest yang sejak dari niat sudah cacat. Hasto terlalu arogan dengan membuat pernyataan sok intelek yang justru melecehkan kewarasan publik. Ini mempertontonkan kedunguan yang nyata," tuturnya.


Kamhar juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyatakan banyaknya kecurangan pada pemuliu di era SBY. Menurut Kamhar, hal ini membuktikan Hasto gagal move on karena pasangan yang diusung partainya. (dw/ana)