Diduga Tiga Hektar Terindikasi Kawasan HLP Pembukaan Lahan Sawit Diberi Kebijakan

Advertisement

Loading...

Diduga Tiga Hektar Terindikasi Kawasan HLP Pembukaan Lahan Sawit Diberi Kebijakan

Monday, 16 March 2020


Simpang Pesak,Beltim,BN News-Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit baru dibuka sekitar 11(sebelas) hektar dari sebelas hektar tersebut disinyalir sekitar 3(tiga) hektar terindikasi kawasan hutan lindung pantai(HLP). 

Sebelumnya pihak pemerintah Desa Simpang Pesak, Kecamatan Simpang Pesak, Kabupaten Belitung Timur(Beltim), telah membuat pernyataan tertulis  menghimbau kepada pihak pelaku yang melakukan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit tersebut pada tanggal 2 Februari 2020.

Bahkan warga setempat inisial SM, kepada awak media ini Senin 16 Maret 2020, ditemui di Desa Simpang Pesak menyebutkan dirinya juga tidak tahu mengenai adanya perihal tersebut.

"Meskipun saya warga disini tapi tidak tahu mengenai adanya pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit tersebut. Bahkan sosialisasinyapun dari informasi yang saya dapat, pihak desa juga tidak mengetahui hal itu", kata SM.

Kades Simpang Pesak, Suryanto saat dihubungi media ini juga menuturkan hal serupa bahwasanya dirinya jauh hari sudah pernah berkirim surat kepada pihak yang membuka lahan tersebut.

"Kami pihak desa sudah pernah memberikan teguran kepada yang bersangkutan tepatnya pada tanggal 2 Februari 2020 melalui surat sehubungan dengan adanya laporan dari masyarakat terhadap pembukaan lahan perkebunan itu untuk dapat berkoordinasi dengan kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) Gunung Duren Kabupaten Belitung Timur(Beltim)", ujarnya.

Saat disinggung mengenai tanggapan dan respon dari pihak KPHP Gunung Duren ketika berada dilokasi pembukaan lahan dirinya menyebutkan mereka pihak UPTD KPHP Gunung Duren tadi sudah turun kelokasi dan memberikan kebijakan atas lahan yang diduga kuat terindikasi kawasan HLP itu untuk dilakukan penanaman kembali dengan jenis pohon belangiran.

"Menurut keterangan mereka dari luas lahan yang dibuka itu sebagian yang terindikasi kawasan HLP untuk dilakukan penanaman pohon kembali dengan jenis pohon belangiran", paparnya.

Ketua DPD Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI BABEL), IBNU yang akrab disapa juga membenarkan perihal tersebut bahwasanya pihak KPHP Gunung Duren memberikan kebijakan atas lahan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit yang sebagian diduga terindikasi HLP itu untuk dilakukan penanaman kayu jenis belangiran.

"Dari keterangan pihak KPHP Gunung Duren tadi sewaktu ketemu dilokasi pembukaan lahan perkebunan sawit mereka menyebutkan sekitar 3(tiga) hektar area yang dibuka tersebut terindikasi masuk HLP. Tapi, mereka pihak KPHP Gunung Duren tersebut memberikan kebijakan kepada pelaku pihak pembuka lahan untuk dilakukan penanaman pohon jenis belangiran", terang Ibnu kepada awak media ini. (Mdi).