KPK Diminta Telisik: Terkait Indikasi WIUP OP dan Izin Pengiriman Zirkon

Advertisement

Loading...

KPK Diminta Telisik: Terkait Indikasi WIUP OP dan Izin Pengiriman Zirkon

Saturday, 25 May 2019

Suasana gudang penyimpanan pasir Zirkon tidak ada aktivitas maupun security penjaga pos saat dipantau sejumlah awak media dan LSM. Kamis (23/5/2019).

Belitung, BNNews.top-
Terkait mencuatnya kembali pengiriman pasir Zirkon keluar Belitung yang diduga menggunakan dan atau mengatasnamakan CV Mualim sejumlah LSM bakal Laporkan ke KPK. Yang diduga pengiriman Zirkon mengatasnamakan CV tersebut yang mana CV Zirkon dimaksud diduga kuat tidak melakukan aktifitas penambangan Zirkon.


Sebelumnya beberapa waktu lalu pengiriman pasir Zirkon keluar Belitung yang dikirim ke Kalimantan dengan muatan kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) ton. Dan kali ini pengiriman Zirkon sekitar lebih kurang 1000 (seribu) ton bakal dikirim ke Pangkal Balam.

Berdasarkan fakta fakta yang tersaji dilapangan dan dokumen pengiriman sebelumnya baik izin pengiriman maupun WIUP CV Zirkon yang dijadikan tameng untuk memuluskan izin pengiriman Zirkon disinyalir rentan terindikasi.

Pengiriman sebelumnya kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) ton berjalan mulus keluar Belitung. Padahal WIUP CV Zirkon untuk kelengkapan izin pengiriman saat dipantau sejumlah LSM dan awak media dilokasi tidak ditemukan aktivitas penambangan pasir Zirkon. Sementara pajak restribusi berdasarkan SSPD yang dibayarkan mengatasnamakan CV Zirkon tersebut. Sejumlah LSM menilai pengiriman yang mengatasnamakan CV Zirkon tersebut sudah selayaknya pihak terkait untuk mengklarifikasi dan mengecek kebenaran WIUP OP CV Zirkon tersebut.

Tidak hanya itu, pengiriman pasir Zirkon kurang lebih 1000 (seribu) ton dengan tujuan Pangkal Balam bakal dikirim kembali melalui pelabuhan Tanjung Batu, Desa Pegantungan, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung.

Ironisnya disaat beberapa wartawan dan LSM ingin mengambil foto muatan pasir Zirkon ke Pelabuhan Tanjung Batu tidak diizinkan masuk selaku kepala pengolah pelabuhan.


Namun disaat sejumlah LSM dan awak media melakukan pemantauan kelokasi gudang sumber pasir Zirkon yang dimuat menggunakan mobil Truck ke Pelabuhan Tanjung Batu. Sayangnya tidak ditemui adanya aktifitas  maupun penjaga security saat digudang yang berlokasi di Dusun Ilir, Desa Bantan, Kecamatan Membalong itu.

Ketua LSM LINTAR Ali Hasmara mengatakan dalam hal ini kami sudah mempelajari profil CV Mualim untuk pengiriman Zirkon ternyata pengiriman Zirkon keluar daerah tidak sesuai Undang Undang yang berlaku.

"Karena berdasarkan hasil pantauan dan pembuktian dilapangan WIUP OP Zirkon ternyata tidak ada aktifitas. Kemudian pengeluaran pajak tidak sesuai dengan WIUP Zirkon sebagaimana yang terlampir dalam dokumen pembayaran pajak mengatasnamakan CV Zirkon tersebut", ujar Ali. Sabtu (25/5/2019).

Dalam hal ini lanjut Ali menambahkan, kenapa dinas  terkait tidak melakukan pengecekan ke sumber barang maupun WIUP Zirkon dan langsung pajak tersebut diterima melalui SSPD pada waktu pengiriman sebelumnya sekitar kurang lebih 1513(seribu lima ratus tiga belas) ton.

"Jadi, berdasarkan fakta fakta dan temuan dilapangan disinyalir pengiriman pasir Zirkon rentan terindikasi   melanggar hukum", terang Ali.


Untuk itu kami beberapa LSM  lanjut Ali, bakal melayangkan surat ke KPK untuk menindaklanjuti proses izin pengiriman maupun WIUP OP Zirkon yang diduga kuat tidak melakukan aktifitas penambangan Zirkon tapi CV Zirkon tersebut masih digunakan untuk kelengkapan izin pengiriman.

Sementara Ketua LSM Merah Putih Amir Syarifudin menuturkan  dalam hal ini saya selaku ketua LSM Merah Putih mendukung beberapa LSM atas nama koalisi yang bakal layangkan surat ke KPK untuk menindaklanjuti baik itu proses izin pengiriman maupun WIUP CV Zirkon yang mendasari untuk izin pengiriman pasir Zirkon keluar daerah.

"Kok bisa dinas terkait menerima setoran pajak, sementara disinyalir WIUP OP Zirkon yang mendasari izin pengiriman Zirkon diduga kuat tidak melakukan aktifitas penambangan Zirkon. Kita harus mengecek legalitas perusahaan tersebut, apakah itu sudah memenuhi syarat,  Apakah mereka sudah memiliki Operasi Produksi (OP)", tegas Amir.

Berdasarkan pantauan dilapangan dilokasi tidak ada aktifitas penambangan Zirkon tambah Amir, nah barang itu (pasir Zirkon) darimana?.

"Darimana asal dan usul barang tersebut. Sementara pajak galian C yang disetorkan kurang jelas dalam arti berapa yang dibayarkan per kilo gram. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus transparan mengenai masalah pajak zirkon", sebut Amir. Sabtu (25/5/2019).

Kenapa pengiriman pasir Zirkon selalu lewat pelabuhan Tanjung Batu tambanya Amir, kenapa tidak melalui pelabuhan Tanjungpandan (PT Pelindo) apakah menghindari pantauan media, LSM, Ormas dan sebagainya.

"Kami dalam hal ini, selaku lembaga swadaya masyarakat sangat menyayangkan pengiriman Zirkon yang tidak jelas keberadaan sumber barang tersebut. Dengan ini kami mendukung penuh kawan kawan maupun teman teman yang lain untuk melaporkan hal ini ke Lembaga Anti Rasuah (KPK)", pungkasnya. (Marsidi).