Pandeglang, Pengelolaan Keuangan Desa Diduga Sarat Penyimpangan - BNNews

Breaking

CHANNEL BNNews

Thursday, 7 March 2019

Pandeglang, Pengelolaan Keuangan Desa Diduga Sarat Penyimpangan


BNNews | Pengelolaan Keuangan Desa diduga sarat penyimpangan, pasalnya Anggaran bidang kegiatan pembinaan kemasyarakatan dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2018 untuk bantuan operasional guru ngaji dalam rangka membantu pelaksanaan kegiatan pembinaan kemasyarakatan tidak direalisasikan kepada penerima. Rabu, (6/3/19).

Hal itu menimbulkan kecurigaan bahwa adanya penyimpangan Pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

Dari informasi warga masyarakat yang enggan dipublikasikan namanya di media anggaran yang tidak direalisasikan kepada penerima diperuntukkan Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan yaitu Operasional Linmas yang di anggarkan dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II dan tahap III tahun anggaran 2018 diantaranya sebanyak 5 (lima) orang yaitu inisial "Si" yang beralamat di Kampung Lebak, "In" Kampung Cikaso, "Aa" Kampung Cikawung, "An" Kampung Cikawung dan "Sa" di Kampung Cikawung.

Selain operasional linmas anggaran yang tidak direalisasikan yaitu Operasional Guru ngaji sebanyak 10 (sepuluh) orang berinisial, "Ust. An" yang beralamat di Kampung Genjah, "Sn" Kampung Genjah, "Mi" Kampung Lebak, "Bi" Kampung Lebak, "Sh" Kampung Lebak, "Bi" Kampung Leuwipanjang, "Sn" Kampung Leuwipanjang, "Sa" Kampung Cikawung, "Si" Kampung Cikawung dan "Ih" yang bertempat tinggal di Kampung Cikawung.

Dari informasi warga masyarakat tersebut dilakukan penelusuran kepada para Guru ngaji dan berhasil mendapatkan keterangan dari 4 (orang) guru ngaji diantaranya yakni, Ust. Sn, di Kampung Genjah Desa Lebak saat dikonfirmasi terkait Dana bantuan Operasional yang dianggarkan dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II dan III tahun 2018 mengaku belum menerima bantuan untuk kegiatan pembinaan kemasyarakatan atau yang disebut operasional Guru ngaji tersebut dari tahap ke-2 dan ke-3. Namun dirinya mengatakan ditahun 2018 tahap ke-1 pernah menerima sebesar Rp 300 ribu berbarengan dengan turunnya insentif Rukun tetangga (RT) setelah itu hingga sekarang 06 maret 2019 tidak menerima lagi," kata Ust. Sn kepada awak media saat ditemui di kediaman rumahnya.

"Saya hanya menerima bantuan uang dari Kepala Desa di Anggaran Tahap I sebesar Rp 300 ribu setelah awal tahun 2018 berbarengan dengan turunnya insentif Rukun tetangga (RT) dan setelah itu tidak menerima lagi," ungkap Guru ngaji tersebut.

Ia menjelaskan, ketika para Rukun Tetangga di tahap ke-2 dan ke-3 tahun 2018 lalu mendapat insentif. Namun dirinya tidak menerima bantuan operasional itu. Padahal sebelumnya ia menerimanya sebagai operasional kegiatan pembinaan kemasyarakatan karena ditempatnya kurang lebih sebanyak 10 orang anak didik yang diajarnya," jelasnya.

Lanjut Sn. Jika memang tidak ada anggaran dari pemerintah untuk menganggarkan operasional Guru ngaji tidak apa-apa dan sayapun ikhlas, tetapi kalo memang dianggarkan kami berharap segera untuk direalisasikan," pungkasnya.

Terpisah Ust. An ketika diwawancarai awak media di Kampung Genjeh dan ibu Sh yang menjabat sebagai Guru ngaji di Kampung Lebak mengatakan hal yang sama bahwa di tahap ke-2 dan tahap ke-3 tahun anggaran 2018 hingga maret 2019 belum ada bantuan operasional kepada guru ngaji padahal insentif Rukun tetangga sudah direalisasikan sebagai bantuan uang untuk operasional pembinaan kemasyarakatan," tuturnya.

Pengelolaan keuangan Desa di Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten diduga keras sudah menyimpang dari aturan yang seharusnya pengelolaannya sesuai dengan aturan. Namun diketahui dari hasil investigasi awak media ditemukan anggaran yang tidak direalisasikan yaitu Operasional Guru ngaji di tahap ke-2 dan ke-3 yang dianggarkan dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018, untuk kegiatan pembinaan kemasyarakatan sehingga diyakini dalam mengelola keuangan desa oknum kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sudah melanggar ketentuan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. Bagian kedua pelaksanaan Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa tetapi faktanya oknum kepala desa tersebut mengambil penghasilan dari dana bantuan bidang kegiatan pembinaan kemasyarakatan yang dianggarkan dari Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Hendri selaku Kepala Desa Lebak sulit untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut bahkan melalui telepon genggam ketika dihubungi tidak menjawab dan lewat pesan SMS tak kunjung membalas.[kasman]

No comments:

Post a Comment