3 LSM Di lamtim Kembali Gelar Aksi Unjuk Rasa - BNNews

Breaking

CHANNEL BNNews

Sunday, 24 February 2019

3 LSM Di lamtim Kembali Gelar Aksi Unjuk Rasa


BNNews | Kembali untuk yang kedua kalinya, pengurus Forum Penyelamat Aset Lampung Timur (Format Astim) dikomandoi Syam Lerro menggandeng pengurus Jaringan Pemberantasan Korupsi Koordinator Daerah (JPK Korda) Lampung Timur, dikomandoi Sidik Ali,S,Pd,I serta pengurus Tim Operasional Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia (TOPAN RI) Lampung Timur, dikomandoi Albazid, Senin, 25/2 menggelar aksi damai atau unjukrasa. Ketiga lembaga atau organisasi kemasyarakatan itu menggelar aksi di 3 titik lokasi. Lokasi aksi bertempat didepan Kantor Bupati Kabupaten Lampung Timur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukadana, diperkirakan mengerahkan sekitar 1,000 masa.

Melalui rilisnya, Syam Lerro Ketua Forum Penyelamat Aset Lampung Timur (Format Astim) menyatakan,

"Kata - kata keadilan dan kesejahteraan tak lagi asing ditelinga kita bahkan rakyat pelosok pun tau apa itu keadilan dan kemakmuran. Tetapi itu hanya isapan jempol belaka, yang bisa hanya meninabobokan rakyat miskin yang tak berdaya".

"Karena pada kenyataannya kebijakan para pejabat atau birokrasi baik eksekutif maupun legislatif (DPRD) yang dipilih rakyat mengatasnamakan demi kepentingan rakyat, justru hari ini kami anggap sudah memperkosa hak - hak rakyat",tegas Ketua Format Astim, Syam Lerro.

"Ratapan kaum miskin ingin merasakan kemakmuran ini sudah disingkirkan, karena para abdi negara sudah banyak yang melenceng dari isi sumpah atau janji jabatan yang mereka ikrarkan. Dimana seharusnya mengutamakan kesejahteraan rakyat bukan sebaliknya".

"Tapi saat ini sumpah itu dilanggar bahkan telah memberanikan diri untuk memenuhi kepentingannya pribadi atau kelompok. Perbuatan tersebut adalah melanggar hukum yang dapat menyengsarakan rakyat. Satu kata buat rakyat, Duduk Ditindas atau Bangkit Melawan".

"Sesuai Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B/23.SK/2018 tentang Penetapan Hibah dan Bantuan Sosial sumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2018, terkait anggaran hibah atau bantuan sosial beralasan proposal untuk tempat ibadah, baik Mesjid, Mushola, Gereja dan Pure serta Wihara yang tersebar di Kabupaten Lampung Timur, besarnya nilai anggaran sungguh sangat luar biasa besar mencapai 5 (lima) miliar lebih".

"Sungguh sangat ironis anggaran yang dipergunakan untuk membantu tempat ibadah tersebut kami duga kuat disalah gunakan tidak sesuai dengan peruntukan yang sudah di tetapkan. Erat kaitannya dengan dugaan penggelapan dan muatan politik (kepentingan pribadi/kelompok)".

"Persoalan tersebut dari hasil tim investigasi kami turun kelapangan serta berdasarkan SK Bupati Nomor: B/23.SK/2018 dan dikuatkan pengakuan serta surat pernyataan dari sejumlah pengurus mesjid dan mushola, bahwa anggaran bantuan tersebut belum mereka terima".

"Seperti: Mesjid Nurut-Taqwa, Mesjid Hidayatul Mustakim, Mushola Al Muttaqim, Mushola Mambaul Hikmah, Mushola Al Iman, Mushola Nurul Yakin, Masjid All Ikhlas, Mushola Nurul Iman, Masjid Darul Mutaqin dan masih banyak lagi yang lainnya. Artinya kami simpulkan diduga kuat anggaran bantuan untuk tempat ibadah tersebut digelapkan oleh oknum oknum yang berwatak KORUP".

"Masih banyak kejanggalan-kejanggalan yang lain yang menjadi bukti petunjuk mengarah ke tindak pidana seperti pembuatan proposal bantuan itu dibuatkan oleh oknum pegawai Kecamatan berinisial R. Kami duga kroni dari anggota DPRD dari Partai PKB yang berinisial AF.

"Ada juga  proposal bantuan yang dibuat kan oleh calon anggota DPRD dari Partai pengusung PKB dan yang lebih anehnya lagi sampai dengan pengambilan rekening diambil dari kediaman anggota DPRD dari Partai PKB yang berinisial AF yang hari ini mencalonkan kembali sebagai anggota DPRD dari Partai PKB".

"Novum sesuai dengan surat pernyataan pengurus mesjid nurut-taqwa bahwa salah satu oknum DPRD dari Partai PKB yang berinisial S diduga sudah menggelapkan dana proposal bantuan mesjid nurut-taqwa serta melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan ketua dan bendahara".

"Artinya kami simpulkan anggaran hibah dan bansos tahun 2018 tidak sepenuhnya direalisasikan" katanya. [Toni]

No comments:

Post a Comment