Diduga Dampak Dari Sengketa, Ganti Rugi Warga Pemilik Tanah Di Danau Gayau Terkatung-Katung - BN News

Breaking

 

Baca konten viral kami di BABE

DESKRIPSI GAMBAR        

Diduga Dampak Dari Sengketa, Ganti Rugi Warga Pemilik Tanah Di Danau Gayau Terkatung-Katung

BNNews | Sungguh sangat miris nasib yang menimpa  sekitar  kurang lebih  45 orang  warga Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur yang memiliki tanah di Danau Gayaw, Dusun Bawang Tijang, hal tersebut dikarenakan  pembayaran ganti rugi tanah milik mereka dari pemerintah hingga kini belum ada kejelasannya.

Pembayaran ganti rugi tanah milik mereka yang terkena  genangan pembangunan mega proyek Bendung Gerak Jabung  hingga saat ini  masih terkatung-katung belum ada kejelasan kapan akan dibayarkan.

Menurut Sumo (48th) salah seorang warga dan pemilik tanah yang terkena ganti rugi, dirinya dkk  sangat menyayangkan lambatnya proses pembayaran dan penyelesaian persoalan sengketa  tanah disebagian area milik warga tersebut.

Karena hal itu jelas sangat merugikan warga pemilik tanah.

"Kami masyarakat sangat menyayangkan lambatnya pemerintah dalam mencairkan dana ganti rugi dan penanganan  konflik sengketa tanah warga dengan PT Austasia Stock Feed," tuturnya.

Ditengarai dan diduga lambatnya pencairan dana tersebut  merupakan salah satu dampak dari terjadinya konflik sengketa tanah antara warga setempat  dengan PT Austasia Stock Feed yang hingga saat ini masih belum terselesaikan.

Dari hasil penelusuran serta keterangan yang di dapat  awak media ini dari berbagai nara sumber  yang enggan  dituliskan namanya, ganti rugi Pengadaan Tanah mega proyek bendung gerak Jabung  di duga menyisakan jumlah permasalahan yang merugikan negara dan masyarakat,

diantaranya persoalan tanah milik Batin Terus Husin yang sudah digusur namun ahli waris belum menerima pembayaran ganti rugi dari Pemerintah setempat hingga saat ini serta sengketa tanah antara warga Negara Batin dengan PT. Austasia Stock Feed.

"Pembebasan tanah irigasi Jabung menyisakan masalah, maka oleh karena hal teesebut, sekiranya pihak-pihak yang berwajib seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum lain untuk  bisa memonitor dan mengecek ulang proses pelaksanaan pembayaran ganti rugi pembebasan tanah proyek tersebut yang telah dibayarkan, dan bertindak tegas terhadap adanya berbagai persoalan sengketa tanah yang terjadi
agar semua persoalan yang terjadi dapat tuntas terselesaikan serta tidak ada pihak yang dirugikan, karena selama ini Panitia dan Pemerintah diduga separuh hati dalam menyikapi konflik sengketa dan persoalan yang terjadi di irigasi Bendung Gerak Jabung", tutupnya.
(Tn/tim)

No comments:

Post a Comment